Berita Terkini

Senin, 13/03/17 | 19:51 WIB
Pengelolaan Pulau Kecil Tunggu Juknis
Senin, 13/03/17 | 19:50 WIB
Gubernur Apresiasi Promo Garuda
Senin, 13/03/17 | 19:50 WIB
Tol Bergantung Anggaran Pusat
Senin, 13/03/17 | 19:49 WIB
104 Koperasi Bakal Dibubarkan
Senin, 13/03/17 | 19:48 WIB
Khawatirkan Harga Gabah Terus Turun
Senin, 13/03/17 | 19:48 WIB
Pemprov Percepat Pembangunan Sektor Kesehatan



Masa Tenang Kampanye Bisa Disel

| E-mail Send | Cetak Print | PDF PDF
TUBABA - Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab) Tulangbawang Barat (Tubaba) mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat khususnya tim sukses pasangan calon dan calon pemilih untuk tidak melakukan pelanggaran selama masa tenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilkada) 2017. Himbauan itu tertuang melalui surat edaran nomor 001/K.Bawaslu-LA-10/PM.00.02/II/2017 Perihal Pencegahan Pelanggaran di Masa Tenang.
Midiyan, S.Sos, Ketua PanwasKab Tubaba mengatakan, hal ini dilakukan lembaga pengawas Pilkada tersebut demi terciptanya iklim penyelenggaraan Pilkada di Tubaba yang berjalan sesuai ketentuan khususnya yang diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber), jujur dan adil (Jurdil)."Perlu ditegaskan bahwa tiga hari sebelum hari pemungutan, dilarang melakukan kegiatan kampanye, jika itu dilanggar akan kena sangsi kurungan penjara (sel) atau sangsi denda,"ungkapnya kepada wartawan, Sabtu (11/2) lalu.
Hal ini diperkuat mengacu pada ketentuan pasal 187 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 2015 a quo, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye diluar jadwal waktu yang ditetapkan, dikenai sanksi pidana paling singkat 15 hari atau paling lama tiga bulan atau denda paling sedikit Rp.100.000,00 atau paling banyak Rp.1.000.000.
"Pada pasal 7 Undang-undang nomor 10 tahun 2016, dan 187A ayat 1 dan 2 dengan tegas mengancam calon ataupun tim menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, baik pemberi maupun penerima dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 36 bulan dan denda paling banyak satu milyar rupiah,"kata Midiyan.
Selain kepada pasangan calon, surat edaran bersifat penting tersebut memuat larangan ke media masa baik cetak maupun elektronik, dan lembaga penyiaran untuk tidak menyiarkan iklan dan lain sebagainya yang mengarah pada mempengaruhi pemilih di masa tenang."Termasuk rekam jejak partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon ataupun tim kampanye dalam bentuk apapun yang mengarah kepada kepentingan kampanye,"tukasnya.(fei/ded/een)



Baca Juga
Berita Lainnya