Berita Terkini

Senin, 13/03/17 | 19:51 WIB
Pengelolaan Pulau Kecil Tunggu Juknis
Senin, 13/03/17 | 19:50 WIB
Gubernur Apresiasi Promo Garuda
Senin, 13/03/17 | 19:50 WIB
Tol Bergantung Anggaran Pusat
Senin, 13/03/17 | 19:49 WIB
104 Koperasi Bakal Dibubarkan
Senin, 13/03/17 | 19:48 WIB
Khawatirkan Harga Gabah Terus Turun
Senin, 13/03/17 | 19:48 WIB
Pemprov Percepat Pembangunan Sektor Kesehatan
LIVE STREAMING

Economic Development

Mentan Panen Padi dan Percepat Serap Gabah PetaniMentan Panen Padi dan Percepat Serap...
article thumbnailMENTERI Pertanian Amran Sulaiman melakukan panen raya padi di Jawa Timur dan Percepatan Serap Gabah Petani (Sergab), Selasa (7/3/2017).
Hal ini guna menindaklanjuti arahan...




Pengelolaan Pulau Kecil Tunggu Juknis

| E-mail Send | Cetak Print | PDF PDF
BANDARLAMPUNG  -  Pemerintah Pusat telah menetapkan 111 pulau kecil terluar Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017. Sebelumnya, dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, hanya ditetapkan sebanyak 92 pulau kecil terluar. Dari 111 pulau terluar tersebut, ada satu berada di Lampung. Yakni  Pulau Bertuah (Pulau Batukecil) di Bengkunat Pesisir Barat.
Diketahui, Pulau Bertuah memiliki luas 0,6 km2 dengan kondisi pulau landai, berbatuan berpantai pasir putih dan didominasi oleh tanaman kelapa. Pulau Batu Kecil yang berada di perairan Samudera Hindia itu memiliki berbagai ekosistem pesisir penting seperti mangrove terumbu karang, lamun, serta habitat bagi spesies penyu dan lobster.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung mengaku belum bisa mengambil tindakan. Sebab, hal tersebut merupakan prrogram dari Pemerintah Pusat. ”Sampai saat ini belum ada petunjuk teknis (juknis) resmi soal hal itu. Kita ikuti saja jika juknisnya sudah turun,” jelansnya.
Namun yang jelas, sepengetahuannya, setelah ditetapkannya pulau-pulau terluar tersebut, negara diharapkan bisa mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di pulau-pulau tersebut sehingga dapat menjadi pemasukan lebih bagi negara. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar. ”Selama ini ke kontrol kok. Berdasarkan laporannya, ya kita koordinasikan dengan Pemkab Pesisir Barat,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Lampung Joko Santoso mengatakan, yang jelas, ketetapan pemerintah pusat ini, dilakukan dengan maksud menghindari pengeskploitasian pulau baik oeh unsur dari dalam maupun dari luar daerah.  ”Seharusnya koordinasi bisa dilakukan dengan pemkab setempat,” jelansya.
Dukungan legislatif adalah saat ini sudah menggolkan Raperda Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang sudah masuk dalam program Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). ”Insya Allah tahun ini akan dirampungkan. Isinya belum detail saya hafal. Mungkin ada juga pengaturan untuk pulau ini juga,” jelasnya. (abd/een)


Berita Lainnya